Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Selong Kelas I B Website ini sudah menyesuaikan template sesuai SK Dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Standarisasi Website Pengadilan Di Lingkungan Badan Peradilan Umum. SK Dirjen Badilum
Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan merupakan komitmen memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan kepada seluruh masyarakat pengguna layanan. Maklumat Pelayanan
Mendukung Aksesibilitas Difabel Situs Pengadilan Negeri Selong Kelas I B memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengaturan ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri. Lebih Lanjut
Zona Integritas Pengadilan Negeri Selong Kelas I B Zona Integritas Pengadilan Negeri Selong Kelas I B, Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Lebih Lanjut
Motto Pengadilan Negeri Selong Kelas I B SMILE >> S = Santun | M = Mandiri | I = Inovatif | L = Lugas | E = Efektif Lebih Lanjut
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan secara terintegrasi dalam kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Lebih lanjut
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Informasi alur proses dan penanganan perkara tersedia di portal SIPP dan dapat diakses secara online. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang proses perkara, jadwal sidang hingga putusan. Lebih lanjut
e-Court Mahkamah Agung E-Court Mahkamah Agung adalah Layanan Pendaftaran Perkara Online, Pembayaran Online dan Pemanggilan Online. Lebih lanjut
Direktori Putusan Anda dapat mengakses putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas I B melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Lebih lanjut
POSBAKUM Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Selong Kelas I B. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
SIWAS SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Laporkan jika anda mengetahu pelanggaran di Pengadilan Negeri Selong Kelas I B. Lebih lanjut
GUGATAN SEDERHANA Gugatan Sederhana atau Small Court adalah tata cara pemeriksaan gugatan perdata dengan nilai gugatan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.
Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil Lebih lanjut
ERATERANG Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri. Lebih lanjut
Jam Kerja Pengadilan Negeri Selong Kelas I B
Jam Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Selong Kelas I B
Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Segenap Keluarga Besar Pengadilan Negeri Selong Kelas I B mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
Dirgahayu Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-77 Segenap Keluarga Besar Pengadilan Negeri Selong Kelas I B mengucapkan Dirgahayu Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-77 Bangkit Bersama, Tegakkan Keadilan

DAFTAR SIDANG HARI INI

Nomor Perkara Ruang Sidang Agenda Sidang
7/Pdt.G/2023/PN Sel CAKRA SIDANG PERTAMA
9/Pdt.G/2023/PN Sel CAKRA SIDANG PERTAMA
9/Pid.Sus/2023/PN Sel TIRTA SIDANG PERTAMA
100/Pdt.G/2022/PN Sel CAKRA Kesimpulan dari kedua belah pihak secara Elitigasi
106/Pdt.G/2022/PN Sel CAKRA Kesimpulan dari kedua belah pihak
84/Pdt.G/2022/PN Sel CAKRA pemeriksaan saksi Tergugat
72/Pdt.G/2022/PN Sel CAKRA Kesimpulan kedua belah pihak
127/Pdt.G/2022/PN Sel CAKRA Pembuktian (Bukti surat ) Para Pihak
24/Pdt.P/2023/PN Sel CAKRA SIDANG PERTAMA
23/Pdt.P/2023/PN Sel CAKRA SIDANG PERTAMA
131/Pdt.G/2022/PN Sel CAKRA Replik dari Para Penggugat secara Elitigasi
121/Pdt.G/2022/PN Sel CAKRA Duplik Para Tergugat secara elektronik
5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sel TIRTA Baca Putusan

Tata Cara Berperkara Secara Elektronik
( e-Court )
Informasi Selengkapnya

e-Court.png e-Filling.png e-Payment.png e-Summons.png


Pelayanan


e-Court.png e-Filling.png e-Payment.png e-Summons.png e-Court.png e-Filling.png e-Payment.png e-Summons.png



Inovasi Aplikasi Internal


e-Court.png e-Filling.png e-Payment.png e-Summons.png e-Court.png



Reformasi Birokrasi

Zona Integritas

Area 1 Manajemen perubahan

Area 2 Penataan Tatalaksana

Area 3 Penataan Manajemen SDM

Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Area 5 Penguatan Pengawasan

Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Berita

SOSIALISASI APLIKASI E-KINERJA DAN PRESENSI DI LINGKUNGAN PN SELONG
Zoom meeting "Refleksi Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022"
Penandatanganan MOU kerjasama antara Pengadilan Negeri Selong dengan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang (“PK-Selaparang”)
PN Selong Ikuti Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti Kementerian Agama RI Ke-77
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Selong Kelas I B
Lebih lanjut

Artikel

E LITIGATION MERUPAKAN SALAH SATU LANGKAH MAHKAMAH AGUNG DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.O
ANTARA EUFORIA HUKUMAN KEBIRI DENGAN RASA KEJUJURAN DAN KEADILAN
Istilah "Anak", "anak", dan "Belum Dewasa" Dalam Sistem Hukum Indonesia
Lebih lanjut

Agenda


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas