Reformasi Birokrasi
Area 1 Manajemen perubahan
Area 2 Penataan Tatalaksana
Area 3 Penataan Manajemen SDM
Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Area 5 Penguatan Pengawasan
Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pengambilan Sumpah Jabatan kepada Hasta Prakarsa P., S.E. dan Rohaeni, S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda.
Bakti Sosial di Yayasan Siti Hadijah LKSA Panti Asuhan Ampera.
Prosesi pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur
Lomba Tumpeng dan Pembagian Hadiah
Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-79.
Lebih lanjut
Buletin Pengadilan Negeri Selong Semester 1 Tahun 2024
Himbauan Peninjauan Kembali ke 2
Himbauan Surat Kuasa
Relaas Panggilan Perkara Perdata No. 91/Pdt.G/2020/PN Sel
Relaas Panggilan Sidang Perkara No. 18/Pdt.G/2024/PN Sel
Lebih lanjut
E LITIGATION MERUPAKAN SALAH SATU LANGKAH MAHKAMAH AGUNG DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.O
ANTARA EUFORIA HUKUMAN KEBIRI DENGAN RASA KEJUJURAN DAN KEADILAN
Istilah "Anak", "anak", dan "Belum Dewasa" Dalam Sistem Hukum Indonesia
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Lebih LanjutSyarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Lebih LanjutBantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Lebih LanjutPelayanan Prima, Putusan Berkualitas