Apel Pagi Hari Senin
Apel Pagi Hari Senin dan Halal bihalal di Pengadilan Negeri Selong
Rapat Pengarahan Tim PTSP oleh KPN Selong
Ketua Pengadilan Negeri Selong Menghadiri Acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 Secara Daring
Ketua Pengadilan Negeri Selong Melantik Sekretaris Pengadilan Negeri Selong
Lebih lanjut
Ketentuan Jam Kerja dan Jam Pelayanan PTSP Selama Bulan Ramadhan 1442 H
Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum
Pemberian Jasa Layanan Bantuan Hukum Periode ke-2
Pemberian Jasa Layanan Bantuan Hukum
Evaluasi dan Seleksi Ulang Tenaga Honorer
Lebih lanjut
E LITIGATION MERUPAKAN SALAH SATU LANGKAH MAHKAMAH AGUNG DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.O
ANTARA EUFORIA HUKUMAN KEBIRI DENGAN RASA KEJUJURAN DAN KEADILAN
Istilah "Anak", "anak", dan "Belum Dewasa" Dalam Sistem Hukum Indonesia
Lebih lanjut
Dr. Hasbi: Jangan Biasa Saja!
Raih Wtp Ke Sembilan, Sekretaris Ma Berpesan Jangan Cepat Berpuas Diri
Biro Hukum Dan Humas Melakukan Percepatan Perumusan Kebijakan Tentang Persidangan Elektronik Upaya Hukum Banding
Kma Melayat Mendiang Istri Yasonna H. Laoly
Ketua Mahkamah Agung Buka Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan Xiii Secara Daring
Lebih lanjut
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021
Mekanisme Pengangkatan Pns Dalam Jabatan Fungsional Melalui Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain
Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020 " 2024
Pedoman Usul Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2021
Undangan Exit Meeting
Lebih lanjutBagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas