Ketua Pengadilan Negeri Selong Menghadiri Acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 Secara Daring
Ketua Pengadilan Negeri Selong Melantik Sekretaris Pengadilan Negeri Selong
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan KPN Selong
Acara Pengantar Tugas Ketua Pengadilan Negeri Selong
Rapat Bulanan Januari 2021
Lebih lanjut
Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum
Pemberian Jasa Layanan Bantuan Hukum Periode ke-2
Pemberian Jasa Layanan Bantuan Hukum
Evaluasi dan Seleksi Ulang Tenaga Honorer
Hasil Penilaian Lomba PTSP Tahap I Tahun 2020
Lebih lanjut
E LITIGATION MERUPAKAN SALAH SATU LANGKAH MAHKAMAH AGUNG DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.O
ANTARA EUFORIA HUKUMAN KEBIRI DENGAN RASA KEJUJURAN DAN KEADILAN
Istilah "Anak", "anak", dan "Belum Dewasa" Dalam Sistem Hukum Indonesia
Lebih lanjut
Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial Secara Virtual Di Bali
Ma Laksanakan Simulasi Manajemen Keselamatan Saat Terjadi Kebakaran
Ketua Mahkamah Agung Menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Kepada 56 Pengadilan Negeri
Kma Buka Webinar Dalam Rangka Peringatan Tri Dasawarsa Peradilan Tata Usaha Negara
Sekretaris Mahkamah Agung Ri Hadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan Baleg Dpr Ri
Lebih lanjut
Hasil Tes Kompetensi Akademik Dan Kemampuan Penggunaan Media Teknologi Informasi Pengisian Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung Ri Tahun 2021
Pemenuhan Permintaan Dokumen Pemeriksaan Bpk
Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021
Pengumuman Kelulusan Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi Cakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xv Tahun 2021
Lebih lanjutBagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas